Ketua MPR RI: Demokrasi Indonesia Tanpa Ruh Pancasila
Asrama Syarah Asma’ Allah Al Husna yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Wali Barokah, Kediri mencapai puncaknya pada Kamis (10/3/2016). Penutupan pengajian yang dibanjiri 15 ribu lebih warga dan alumni Pesantren Wali Barokah dari Eropa, Asia, Australia, dan Timur Tengah, ditutup oleh Zulkifli Hasan Ketua MPR.
Penutupan asrama dibarengi sosialisasi empat pilar kebangsaan, berupa Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Zulkifli menjadi pembicara utama dalam seminar tersebut.
Zulkifli menyampaikan wujud konstitusi bangsa Indonesia berbeda dengan demokrasi bangsa-bangsa Eropa. Bangsa Barat melahirkan konstitusi dengan latar belakang ras dan agama yang seragam. Namun, konstitusi yang dibangun oleh pendiri bangsa Indonesia lahir dari hasil akar sejarah yang panjang.
“Indonesia terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau, ratusan etnik, budaya, dan berbagai agama. Berbeda dengan barat dan timur. Seperti yang Bung Karno bilang, kami tidak ikut Barat dan Timur. Kami punya sistem sendiri yang kami gali dari akar sejarah bahasa kami, yaitu Pancasila,” ujarnya.
Menurut Zulkifli, jika diperjuangkan dengan cara yang benar maka Pancasila bisa menjadi ideologi yang bisa mengangkat harkat martabat umat Islam. Caranya melalui jalur yang demokratis seperti yang tertuang dalam sila ke 4, yakni menjunjung tinggi nilai permusyawaratan dan perwakilan. Bukan berjuang secara radikal apalagi menjadi ekstrimis.
“Kita sudah memilih demokrasi. Perjuangan kita adalah dengan cara yang demokratis. Tentu akan sangat bertentangan dengan Pancasila jika itu dilalukan dengan kekerasan. Langkahnya dengan menjadi anggota DPR, menelurkan kebijakan di parlemen, dan lain sebagainya,” imbuhnya.
Zulkifli menegeaskan bahwa ruh Pancasila perlu dimasukkan kembali dalam demokrasi saat ini. Sebab sejak bergulirnya reformasi 17 tahun lalu, demokrasi terkesan kebablasan. Zulkifli menegaskan voting seperti saat ini hanya perwujudan dari menang-menangan, padahal cita-cita Pancasila adalah musyawarah, mufakat, gotong-royong, dan saling menyayangi, “Bukan mendominasi di atas perbedaan bangsa” papar Zulkifli.
Ia menjelaskan akibat demokrasi yang berjalan sekarang, kesenjangan semakin melebar. Ibarat dua orang yang memiliki tanah sebanding dengan 1.000 orang dengan luas tanah yang sama seperti dua orang tadi. Ditambah lagi proxy war menjadi ancaman melalui isu homo seks dan lesbi.
Untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari kerusakan, MPR akan mensosialisasikan empat pilar MPR RI yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Zulkifli akan bekerja sama dengan LDII mensosialisasikan empat pilar kebangsaan di 34 provinsi yang dimulai dari Lampung.
“Merdeka adalah pintu gerbang menuju kesejahteraan. Kalau tidak merdeka kita tidak akan bersatu. Kalau tidak bersatu, maka kita tidak bisa berdaulat. Jika tidak bisa berdaulat, tidak bisa berlalu adil, kalau tidak adil tidak sejahtera itulah yang diungkapkan Bung Karno,“ ujarnya.
Berkaitan dengan kedaulatan, Zulkifli Hasan juga mengapresiasi dan mendukung apa yang dihasilkan oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Ia mendukung upaya Presiden Jokowi untuk mendorong kemerdekaan Palestina.
“Saya mendukung dan mengapresiasi upaya presiden dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Termasuk pemboikotan terhadap barang produk negara tertentu, kita tunggu kabarnya,” pungkasnya.
Sumber: www.ldii.or.id